Kawasan Laut Natuna Utara di utara dan Selat Malaka di barat merupakan dua poros maritim Indonesia yang paling strategis dan penuh tantangan. Dinamika di kedua wilayah ini memerlukan Analisis Kebutuhan Pertahanan yang tajam dan respons yang terintegrasi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) di matra darat, laut, dan udara. Laut Natuna Utara, yang berbatasan langsung dengan klaim teritorial negara-negara besar, menghadapi ancaman kedaulatan yang ditandai dengan intrusi kapal-kapal asing, terutama kapal ikan berbendera Vietnam dan kapal survei milik Tiongkok. Sementara itu, Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sarat dengan ancaman non-tradisional, seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), penyelundupan, hingga isu migran ilegal, termasuk yang terbaru adalah masuknya pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, modernisasi dan penempatan aset TNI di dua area ini menjadi prioritas utama pertahanan nasional.

Dalam konteks Laut Natuna Utara, Analisis Kebutuhan Pertahanan menekankan pada kapabilitas penangkalan (deteren) yang kuat. Peningkatan kekuatan militer di Kepulauan Natuna telah dilakukan secara bertahap, termasuk peningkatan status Pangkalan Udara TNI AU Ranai. Sebelumnya, landasan pacu di Ranai hanya dapat menampung pesawat angkut, namun kini telah ditingkatkan agar mampu didarati pesawat tempur kelas berat, seperti jet tempur F-16 Fighting Falcon. Penguatan ini juga mencakup pembangunan pangkalan militer terintegrasi yang melibatkan ketiga matra, didukung oleh peningkatan sistem radar pertahanan udara. Komando Armada I TNI AL juga secara rutin menggelar operasi seperti Operasi Trisila untuk meningkatkan kewaspadaan di kawasan Natuna Utara. Pada kuartal ketiga tahun 2025, sebagai bagian dari program Modernisasi Alutsista TNI yang berkelanjutan, TNI AL merencanakan kedatangan kapal fregat multi-misi dari Eropa. Kapal-kapal canggih ini dilengkapi dengan sistem manajemen tempur terintegrasi (CMS) dan rudal pertahanan udara, yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan daya deteksi dan proyeksi kekuatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan tersebut.

Beralih ke Selat Malaka, fokus Analisis Kebutuhan Pertahanan lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran domain maritim (maritime domain awareness) dan kecepatan reaksi. Meskipun ancaman kedaulatan secara militer lebih rendah dibandingkan Natuna, Selat Malaka merupakan titik rawan kejahatan transnasional. Untuk mengatasi hal ini, TNI AU dituntut untuk meningkatkan pengawasan udara dengan sistem radar yang lebih canggih dan jumlah yang memadai. Berdasarkan data Badan Keahlian DPR RI, idealnya Indonesia memerlukan 32 satuan radar untuk memantau seluruh wilayahnya, namun saat ini baru memiliki sekitar 20 unit. Komitmen untuk membangun 25 unit radar baru oleh TNI AU sepanjang tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menutup celah pengawasan di wilayah barat Indonesia, termasuk Selat Malaka. Selain itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, yang bekerja sama dengan TNI AL, memainkan peran kunci dalam operasi penegakan hukum di selat tersebut, menangani klaster illegal fishing oleh kapal-kapal asing, terutama dari Malaysia dan Vietnam, yang terdeteksi secara klaster di ZEE Indonesia sekitar bulan Oktober 2021. Penguatan keamanan di dua kawasan krusial ini memerlukan alokasi anggaran yang memadai dan komitmen jangka panjang untuk menjaga stabilitas regional.