Indonesia, sebagai negara majemuk dengan beragam suku, agama, ras, dan golongan, tak luput dari ancaman separatisme. Gerakan-gerakan yang bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas nasional dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, pertahanan negara harus berfokus pada pendekatan komprehensif untuk menangkal dan mengatasi ancaman separatisme ini.

Ancaman tidak hanya datang dari kelompok bersenjata, tetapi juga bisa berbentuk ideologi atau propaganda yang menyebarkan narasi perpecahan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Faktor-faktor seperti ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, atau masalah identitas lokal yang tidak terakomodasi dengan baik seringkali menjadi pemicu munculnya gerakan semacam ini. Di beberapa wilayah, seperti Papua, pemerintah dan TNI/Polri secara aktif berupaya mengatasi ancaman separatisme dengan pendekatan ganda: penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata, sekaligus mempercepat pembangunan dan dialog dengan masyarakat setempat.

Strategi pertahanan untuk menjaga keutuhan wilayah dari ancaman separatisme meliputi beberapa pilar. Pertama, penguatan keamanan melalui kehadiran aparat TNI dan Polri yang proporsional dan profesional di wilayah rawan konflik. Mereka tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga mendekatkan diri dengan masyarakat, membangun kepercayaan, dan membantu dalam program-program kemasyarakatan. Kedua, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Dengan akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat akan merasa lebih menjadi bagian dari bangsa dan negara. Sebagai contoh, program “Gerakan Membangun Papua Sejahtera” yang diluncurkan pada awal tahun 2024 telah menunjukkan indikasi positif dalam mengurangi dukungan terhadap gerakan separatis di beberapa distrik.

Selain itu, pentingnya dialog dan pendekatan kultural juga menjadi bagian integral dalam menanggulangi ancaman separatisme. Pemerintah perlu terus membuka ruang diskusi dengan berbagai elemen masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan mencari solusi damai untuk setiap permasalahan. Pendidikan tentang nasionalisme, sejarah perjuangan bangsa, dan nilai-nilai Pancasila juga harus terus digalakkan di seluruh jenjang pendidikan dan masyarakat. Dengan kombinasi kekuatan militer, pembangunan yang merata, serta dialog yang inklusif, Indonesia dapat terus menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan memperkuat persatuan sebagai bangsa yang majemuk.