Perjalanan sejarah Indonesia pasca-Reformasi telah menegaskan satu prinsip fundamental: militer harus berada di luar arena politik praktis. Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah prasyarat mutlak untuk menjamin Demokrasi yang Sehat dan stabil. Ketika institusi pertahanan terlibat dalam perebutan kekuasaan atau mendukung salah satu kontestan politik, hal itu tidak hanya merusak profesionalisme militer, tetapi juga mengancam integritas proses pemilu dan kepercayaan publik. Menjaga jarak TNI dari kotak suara adalah fondasi etika dan hukum yang memastikan Demokrasi yang Sehat dapat tumbuh tanpa intervensi bersenjata. Komitmen TNI terhadap netralitas adalah jaminan terpenting bagi keberlangsungan Demokrasi yang Sehat di Indonesia.

1. Landasan Hukum Netralitas

Netralitas TNI tidak hanya didasarkan pada kesadaran etika, tetapi diperkuat oleh regulasi formal. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara eksplisit mengatur bahwa prajurit TNI adalah tentara profesional yang tidak berpolitik praktis.

• Larangan Partisipasi Aktif: Prajurit aktif dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang ikut kampanye, dan dilarang memberikan dukungan atau kritik terbuka kepada pasangan calon tertentu, bahkan di media sosial.
• Sanksi Disiplin: Pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat mengakibatkan sanksi disiplin militer hingga pemecatan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

2. Membedakan Tugas dan Intervensi

Penting untuk membedakan antara tugas pengamanan pemilu (yang merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang / OMSP) dan intervensi politik.

• Pengamanan Pemilu: TNI, atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), bertugas membantu pengamanan logistik pemilu dan menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar berjalan aman. Tugas ini, seperti yang diinstruksikan kepada seluruh jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) menjelang Pemilihan Umum 14 Februari 2024, bersifat pengamanan, bukan penentuan hasil.
• Risiko Intervensi: Jika prajurit aktif terlibat mendukung salah satu calon, hal itu merusak hirarki komando dan memecah belah loyalitas di tubuh TNI sendiri, yang seharusnya hanya loyal kepada negara, UUD 1945, dan Panglima TNI.

3. Dampak pada Kepercayaan Publik

Netralitas TNI adalah barometer kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. Dalam survei pasca-pemilu yang dilakukan lembaga penelitian pada bulan April 2024, terungkap bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap TNI meningkat ketika institusi tersebut menunjukkan sikap non-partisan yang tegas. TNI harus terus memelihara citra sebagai pengawal demokrasi, bukan sebagai alat politik, memastikan Demokrasi yang Sehat berjalan sesuai koridor konstitusi tanpa bayang-bayang kekuatan militer.