Menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Panglima TNI mengeluarkan instruksi penting yang menekankan pentingnya menjaga kenetralan prajurit TNI. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota TNI tetap fokus pada tugas pokoknya dalam menjaga keamanan negara dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Penegasan kenetralan prajurit ini menjadi perhatian utama dalam rangka menjaga integritas TNI dan kelancaran proses demokrasi.

Instruksi Panglima TNI tersebut secara spesifik mengatur beberapa hal penting terkait kenetralan prajurit. Pertama, seluruh anggota TNI dilarang memberikan dukungan atau memihak kepada partai politik atau calon peserta Pemilu. Kedua, penggunaan fasilitas TNI untuk kepentingan politik praktis, seperti kampanye atau sosialisasi, dilarang keras. Ketiga, anggota TNI harus menghindari tindakan atau pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan atau keberpihakan.

Menurut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Nugroho Budi Wiryanto, dalam konferensi pers yang diadakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Senin, 10 Juli 2023, instruksi ini dikeluarkan untuk memperkuat komitmen TNI dalam menjaga kenetralan prajurit selama proses Pemilu. “TNI adalah institusi negara yang netral dan profesional. Kami tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran netralitas,” tegas Mayjen Nugroho.

Instruksi ini juga menekankan pentingnya pengawasan internal untuk memastikan kenetralan prajurit. Panglima TNI memerintahkan seluruh komandan satuan untuk aktif memantau dan melaporkan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh anggota di bawah komandonya. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran netralitas oleh anggota TNI.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melanggar instruksi ini. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan disiplin, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketegasan ini menunjukkan bahwa TNI tidak main-main dalam menjaga kenetralan prajurit selama Pemilu 2024.

Dengan instruksi ini, Panglima TNI berharap seluruh anggota TNI dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Kenetralan prajurit TNI adalah harga mati demi suksesnya Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil. TNI berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan mendukung kelancaran proses demokrasi tanpa terlibat dalam politik praktis.