Menjelang Pemilu 2024, Panglima TNI mengeluarkan lima arahan tegas yang menekankan pentingnya netralitas seluruh prajurit TNI. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prajurit TNI tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan fokus pada tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Ketegasan Panglima TNI ini menunjukkan komitmen TNI untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi dalam menghadapi pesta demokrasi.  

Arahan pertama Panglima TNI adalah seluruh prajurit TNI harus memahami dan mematuhi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara jelas mengatur netralitas TNI dalam politik. Arahan ini menekankan bahwa prajurit TNI tidak boleh memberikan dukungan atau memihak kepada partai politik atau kandidat tertentu.  

Arahan kedua adalah anggota TNI dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Hal ini mencakup penggunaan kendaraan dinas, atribut militer, atau sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan kampanye atau propaganda politik. Panglima TNI ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas negara digunakan secara profesional dan transparan.

Arahan ketiga adalah prajurit TNI harus menghindari tindakan atau pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan atau keberpihakan terhadap peserta Pemilu. Hal ini termasuk menghindari interaksi yang tidak perlu dengan politisi atau tim kampanye, serta menjaga sikap netral dalam percakapan atau media sosial.

Arahan keempat adalah prajurit TNI harus aktif memantau dan melaporkan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh anggota TNI lainnya. Panglima TNI mendorong prajurit TNI untuk menjadi agen pengawas internal dan memastikan bahwa seluruh anggota TNI mematuhi aturan yang berlaku.

Arahan kelima adalah Panglima TNI akan memberikan sanksi tegas kepada prajurit TNI yang terbukti melanggar netralitas. Sanksi ini dapat berupa tindakan disiplin, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketegasan ini menunjukkan bahwa TNI tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran netralitas.  

Dengan lima arahan ini, Panglima TNI menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam Pemilu 2024. Seluruh prajurit TNI diharapkan dapat mematuhi arahan ini dan fokus pada tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Netralitas TNI adalah harga mati demi suksesnya Pemilu 2024 yang demokratis dan damai.